FSGI Soroti Insentif SPPG Rp 6 Juta/Hari Vs Pembiayaan Program Pendidikan Berkualitas & Berkeadilan
Bidik Ekspres.id | Jakarta
Setelah Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan status PPPK (ASN) dan Kepala SPPG diberi motor Listrik mahal, kini muncul kebijakan insentif Rp 6 juta per hari bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tak pelak memicu kehebohan publik.
Menurut BGN, dana insentif Rp 6 juta/hari/SPPG bertujuan untuk memastikan kesiapan operasional, peralatan, dan tenaga kerja dengan kapasitas 3.000 porsi per hari. Ketentuannya, insentif ini dapat dihentikan jika dapur tidak memenuhi prosedur (SOP) atau berhenti beroperasi.
BGN berkeyakinan bahwa Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi daripada membangun sendiri fasilitas SPPG dari nol. BGN menjamin bahwa [engawasan ketat diterapkan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran oleh SPPG.
INSENTIF RP 6 JUTA/HARI VS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Seperti kita ketahui bersama, lebih dari Rp 200T anggaran MBG diambil dari anggaran Pendidikan dalam APBN. Oleh karena itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menganalisa bahwa secara aritmetika, jika diumpamakan skema insentif sebesar Rp6 juta per hari selama 20 hari operasional (libur tidak FSGI hitung), maka menghasilkan angka senilai Rp120 juta per bulan atau Rp1,44 miliar per tahun untuk setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Jika diperkirakan jumlah unit SPPG mencapai 23.000, maka total kebutuhan anggaran untuk komponen insentif saja mencapai Rp33,12 triliun per tahun.
“Angka Rp 33,12 T ini akan melonjak lagi nilainya jika penerima manfaat mencapai 82 juta dari 32.000 SPPG”, ungkap Fahriza Marta Tanjung, Ketua Umum FSGI.
Jika dibandingkan dengan struktur anggaran kementerian, pagu awal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2025 berada di kisaran Rp33 triliun, “Maka dengan demikian total insentif SPPG secara efektif setara dengan pembiayaan satu kementerian pendidikan selama satu tahun penuh, yang mencakup gaji pegawai, program nasional, serta berbagai bantuan operasional Pendidikan”, tambah Fahriza.
Menurut Analisa FSGI dalam kerangka opportunity cost (biaya peluang), angka Rp33,12 triliun memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap alternatif penggunaan anggaran di sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut :
PERTAMA, PROGRAM KIP BISA BIAYA 2,2 JUTA MAHASISWA
Dengan mengacu pada alokasi program KIP Kuliah sebesar Rp14,9 triliun untuk sekitar 1 juta mahasiswa, maka dana Rp33,12 triliun setara dengan pembiayaan sekitar 2,2 juta mahasiswa.
“Artinya, kapasitas program tersebut dapat lebih dari dua kali lipat dibandingkan cakupan saat ini, mencakup biaya UKT hingga Rp12 juta per semester untuk program studi tertentu serta bantuan biaya hidup bulanan hingga kelulusan”, ungkap Retno Listyarti, Ketua Dewan Pakar FSGI.
KEDUA, KESEJAHTERAAN GURU
Jika digunakan untuk belanja pegawai di sektor pendidikan, dengan asumsi rata-rata gaji dan tunjangan guru sebesar Rp2,75 juta per bulan atau Rp33 juta per tahun, maka Rp33,12 triliun mampu membiayai sekitar 1.003.636 tenaga pendidik selama satu tahun penuh.
“Angka ini mendekati skala nasional dalam konteks distribusi tenaga pengajar dan berpotensi memberikan dampak sistemik terhadap kualitas pendidikan dasar dan menengah”, tambah Retno
KETIGA, BELANJA INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN
Perbandingan dengan belanja infrastruktur pendidikan juga menunjukkan disparitas yang mencolok. Dengan alokasi sekitar Rp17 triliun untuk rehabilitasi 10.440 sekolah, biaya rata-rata per sekolah berada di kisaran Rp1,63 miliar.
“Dengan demikian, anggaran Rp33,12 triliun setara dengan perbaikan sekitar 20.300 sekolah, hampir dua kali lipat dari kapasitas program tahunan yang ada”, ungkap Mansur, Sekretaris Jenderal FSGI.
Ketiga hal tersebut menunjukkan bahwa dalam skala fiskal, dana insentif tersebut memiliki daya ungkit yang sangat besar terhadap perbaikan kualitas sarana pendidikan nasional.
Dengan demikian, secara keseluruhan, “besaran Rp33,12 triliun tidak hanya signifikan secara nominal, tetapi juga mencerminkan trade-off yang sangat besar terhadap berbagai alternatif kebijakan dengan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas”, pungkas Fahriza. ***