Konflik Israel – AS vs Iran Memanas, Gubernur Dedi Mulyadi Siagakan Hotline Darurat untuk Warga Jawa Barat di Timur Tengah
Bidik Ekspres.id | Bandung
Memanasnya konflik geopolitik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran mulai memicu kewaspadaan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pihaknya memantau kondisi warga Jawa Barat yang berada di kawasan Timur Tengah.
Sebagai langkah antisipasi, Dedi Mulyadi membuka jalur komunikasi langsung bagi masyarakat Jawa Barat yang saat ini berada di wilayah konflik tersebut. Melalui nomor hotline 0821-2603-0038, warga Jabar dapat melaporkan kondisi maupun meminta bantuan apabila menghadapi situasi darurat.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan warga Jawa Barat di tengah meningkatnya tensi konflik antara Israel, Iran, serta keterlibatan Amerika Serikat yang memicu kekhawatiran akan meluasnya eskalasi di kawasan Timur Tengah.
“Semoga kita semua dalam keadaan sehat, aman, nyaman, dan tetap khusyuk menjalankan ibadah puasa,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya, pada Rabu 4/3 kemarin.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran juga telah meningkatkan kewaspadaan. KBRI di Tehran secara resmi menerbitkan surat imbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di Iran agar segera mengambil langkah-langkah pengamanan diri.
Dalam surat tersebut, WNI diminta memperkuat koordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia serta memberikan pembaruan informasi mengenai situasi keamanan di wilayah masing-masing melalui grup komunikasi yang telah disediakan oleh KBRI.
Selain itu, seluruh WNI di Iran diingatkan untuk mematuhi aturan dan arahan dari otoritas keamanan setempat guna menghindari risiko yang tidak diinginkan di tengah dinamika konflik yang terus berkembang.
Pemerintah Indonesia sendiri terus memantau perkembangan situasi regional dan memastikan jalur komunikasi dengan WNI di kawasan Timur Tengah tetap terbuka, sebagai bagian dari upaya perlindungan maksimal terhadap keselamatan warga negara di luar negeri.***
Editor : Redaksi
Sumber: Humas Prov Jabar