Jerit Desa dan Kelurahan Karena Anggaran Terpangkas, Anggota DPRD H. Uus Haerudin Firdaus Siap Perjuangkan di APBD Perubahan

Bidik Ekspres.id | Kab Bandung
Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil 6, Uus Haerudin Firdaus, siap mengawal perencanaan dan pengawasan pembangunan saat menghadiri Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Kecamatan Baleendah, Jumat (13/2/2026).
Ia mengatakan Musrenbang kali ini menjadi bagian penting dari tugas DPRD dalam memastikan arah pembangunan 2027 tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Baleendah yang terdiri dari lima kelurahan dan tiga desa.
Oleh sebab, ujarnya, tantangan terbesar saat ini (2027) adalah turunnya alokasi anggaran dibanding tahun sebelumnya. Kondis ini menuntut strategi kuat antara DPRD, Forkopimda, Forkopimcam, dan 33 OPD agar program prioritas tetap berjalan.
“Kami yang hadir hati ini di Musrenbangdes adalah bagian dari Banggar. Dengan anggaran yang menurun, kami akan tetap berusaha mendorong agar wilayah Baleendah yang padat penduduk bisa mendapat alokasi yang layak,” tegasnya.

Uus memahami jeritan masyarakat desa dan kelurahan yang saat ini mengalami pemangkasan anggaran signifikan sehingga menyebabkan proses pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya mengalami penundaan.
Selain itu, Ia juga menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari penanganan banjir melalui penguatan infrastruktur, persoalan sosial kemasyarakatan, hingga penanganan stunting yang masih menjadi pekerjaan bersama.
“Termasuk potensi dampak kebijakan pusat terkait rencana penghapusan PBI BPJS yang bisa menjadi tantangan baru bagi masyarakat, khususnya di Baleendah dan Kabupaten Bandung secara umum,” ungkapnya.
Ia menegaskan DPRD Kabupaten Bandung siap memperjuangkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Aspirasi kepala desa dan lurah harus menjadi perhatian, terutama pada APBD Perubahan nanti,” ujarnya.
Hal lain yang disoroti Anggota DPRD Fraksi PKS ini menjelang Bulan Ramadhan adalah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok dan daya beli masyarakat dengan operasi pasar murah.
Dinas terkait harus segera menggelar Pasar murah untuk menjaga stabilitas harga sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.***
Editor: Aripudin
