Loading Now

Pungutan Biaya Mengurus PPDB Online Di SD Negeri Jayamukti Blanakan Kabupaten Subang Menuai Keberatan Orang Tua

Pungutan Biaya Mengurus PPDB Online Di SD Negeri Jayamukti Blanakan Kabupaten Subang Menuai Keberatan Orang TuaBidik Ekspres.id | Kab Subang

Salah satu orang tua Siswa berinisial T kelas VI SD Negeri Jayamukti yang terletak di Dusun Tegal Tangkil Desa  Jayamukti Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang yang berinisial R kepada Sukandi yang merupakan Ketua BPD Jayamukti mengeluhkan kebeberaran terkait adanya permintaan dari pihak sekolah yang memungut biaya sebesar Rp 562.640 untuk biaya melanjutkan ke jenjang SMP.

Menurut Sukandi sebenarnya permintaan tersebut sudah dirapatkan terlebih dahulu oleh pihak sekolah, namun dalam rapat tersebut banyak orang tua yang merasa keberatan
“Permintaan tersebut sebenarnya sudah dirapatkan dulu oleh pihak sekolah, namun banyak orang tua yang merasa keberatan. Namun ya itulah dalam rapat orang tua setuju namun tetap saja mereka datang ke BPD untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah tersebut”

“Kami dari BPD atas nama masyarakat meminta kepada pihak SDN Jayamukti agar mengkaji ulang kembali permintaan tersebut ” lanjut Sukandi

“Tolong sekolah kasih kebijakan, jangan memungut sebesar itu sebab banyak ada orang tua siswa yang kurang mampu untuk membayarnya” ungkap Sukandi

Lebih lanjut Sukandi mengatakan
“Dalam waktu dekat, Kami akan meminta waktu kepada Kepala Sekolah, Komite Sekolah serta Wali Kelas 6 untuk bisa ketemu mencari solusi terkait permasalahan tersebut”

Sementara itu ditempat terpisah ketika ditemui Media diruang kerjanya, Kepala Sekolah SDN Jayamukti Kasim membenarkan adanya permintaan tersebut
“Betul, pihak Kami memungut kepada orang tua/wali siswa kelas VI yang akan melanjutkan ke jenjang SMP”

“Biaya tersebut digunakan untuk biaya operasional pendaftaran ke SMP, Mau bagaimana lagi, kita ketahui bahwa pendaftaran PPDB ke SMP secara daring atau online, sedangkan kebanyakan orang tua siswa tidak memahaminya alias gaptek terkait PPDB Online ” ucap Kasim.

“Mengingat banyak orang tua yang tidak menguasai teknologi, maka Kami mengundang mereka untuk mengadakan rapat, dimana hal tersebut kami pihak sekolah akan  memfasilitasi para orang tua kelas VI yang akan melanjutkan mendaftarkan anaknya ke SMP melalui PPDB Online” lanjut Kasim.

“Mereka para orang tua maunya hanya terimakasih dan tahu beres saja” kelakar Kasim

“Saat rapat para orang tua mereka menyetujuinya serta tidak keberatan, ini ada bukti bukti daftar hadir hadir orang tua siswa serta berita acaranya” lanjut Kepsek Jayamukti ini.

“Kami pihak sekolah hanya menawarkan program saja, dan  itupun kalau orang tua menyetujuinya, namun kalaupun tidak kami pun tidak memaksa” lanjutnya.

Lebih lanjut Kasim mengatakan bahwa pihaknya juga memberikan kebijakan khusus kepada orang tua yang tidak mampu
“Kami hal ini Kami memberi kebijakan khusus dengan menggratiskan kepada peserta didik yang yatim piatu serta kepada orang tua yang tidak mampu”

“Kami hanya memiliki 10 orang tenaga pendidik, 3 diantaranya ASN sedangkan sisanya honorer, sedang jumlah siswa seluruhnya ada 180 dan siswa kelas VI hanya 29 peserta didik” ujar Kasim

“Uang yang dikumpulkan dari para orang tua digunakan untuk keperluan PPDB itu sendiri, diantaranya buat beli materai, transpor atau bensin dan jasa guru honorer yang mengurus pendaftaran, karena harus kesana kemari” lanjutnya.

“Kami hanya menjual Jasa itu saja” tegas Kasim.

“Kalau memang ada orang tua siswa yang tidak setuju, Kami persilahkan untuk menemui saya untuk bermusyawarah dan mencari solusiny” pungkas Kepsek SDN Jayamukti ini.

Seperti yang kita ketahui bahwa Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Permendikbud No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar yang  menyatakan
Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut diatas dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri saat lulus atau pun penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah.***

*Dilaporkan oleh: Ikin Sodikin

error: Content is protected !!