Loading Now

Peringatan Satu Dasa Warsa UU Desa, 217 Kepala Desa dan 57 BPD se Kabupaten Bandung Putihkan GBK

Peringatan Satu Dasa Warsa UU Desa, 217 Kepala Desa dan 57 BPD se Kabupaten Bandung Putihkan GBKBidik Ekspres.id | Kab Bandung 

Dalam rangka mendukung kegiatan peringatan “Satu Dasa Warsa UU Desa tahun 2024” yang dilaksanakan pada hari ini Kamis (13/6/2024) bertempat di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kabupaten Bandung telah memberangkatkan sebanyak 217 orang Kepala Desa dan 57 orang perwakilan BPD melalui Asosiasi BPD Nasional (Abpednas) kabupaten Bandung.

Rombongan tersebut sebagai perwakilan Duta Kabupaten Bandung yang diberangkatkan tadi pagi, Kamis (13/6/2024) pukul 04.00 Wib ke ibukota Jakarta dengan mengendarai kendaraan bus. Saat ini mereka secara bersama-sama kompak antara kepala desa dan BPD Kabupaten Bandung sedang mengikuti kegiatan ini.

Titik kumpul pemberangkatan berdasarkan sistem per dapil dimana untuk domisili Dapil 1, 2 di Soreang, Dapil 3,4,5 di Rancaekek, Dapil 6,7 kumpul di Ciparay.

Wakil Ketua Apdesi Kabupaten Bandung sekaligus Ketua Rombongan, Rosiman menyebut kehadiran kepala desa dan BPD ini untuk mendukung penuh kegiatan peringatan Satu Dasa Warsa UU Desa sebagai ajang untuk terus berjuang menyuarakan aspirasi kepala desa dan BPD ketingkat Nasional.

“Kami menilai transformasi revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 ke Undang-Undang Desa Nomor 3 tahun 2024 ini belum sepenuhnya mengakomodir tuntutan hak-hak kepala Desa dan BPD,” kata Rosiman yang karib disapa Uwa Eros lewat pesan voice note Washh app, Kamis (13/6/2024).

Menurutnya, ada lima poin yang menjadi tuntutan yang disuarakan dalam rapat Akbar ini, yaitu : Pertama, kepala desa menuntut Presiden Jokowi (Pemerintah Pusat) untuk menetapkan satu hari desa sebagai libur nasional dalam satu tahun.

Kedua, kewenangan kepala desa harus terakomodir oleh pemerintah, dengan regulasi kewenangan mengatur rumah tangga sendiri melalui Peraturan Desa tanpa diintervensi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Ketiga, Pemerintah harus memberikan tunjangan masa tua untuk menjamin kesejahteraannya, jangan sampai kita hanya dijadikan objek dari kepentingan elit politik semata.

Keempat, menjadikan kepala desa sebagai objek dari pembangunan dalam menuju Indonesia Emas 2045.

Rosiman berharap mudah-mudahan suara aspirasi dan tuntutan ini menjadi perhatian dari pemerintah pusat dan DPR RI yang selanjutnya bisa diperjuangkan serta direalisasikan. *** (Arif)

error: Content is protected !!