Loading Now

BUMDesa Tidak Jalan Bahkan Bangkrut Jadi Tanggungjawab Siapa? Lantas Dimana Posisi BPD Dalam BUMDesa?

BUMDesa Tidak Jalan Bahkan Bangkrut Jadi Tanggungjawab Siapa? Lantas Dimana Posisi BPD Dalam BUMDesa?Bidik Ekspres.id | Bandung
Oleh:  Jajang Sopandi

Seperti yang diketahui BUMDes  merupakan usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat yang bertujuan sebagai roda penggerak perekonomian serta meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan memperkuat kemandirian ekonomi desa dimana kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dihimpun dari berbagai sumber, BUMDesa sendiri dikelola oleh pengurus dari warga desa yang dipilih melalui musyawarah desa dimana pengurus harus bertanggung jawab atas pengelolaan BUMDes dengan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BUMDes sendiri harus tunduk pada pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa serta pihak terkait lainnya, Pemerintah Desa juga diharapkan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada BUMDes agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat bagi perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 BUMDesa mempunyai mekanisme pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan BUMDesa dimana pelaksana operasional melaporkan pertanggngjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada penasehat yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa.

Pemerintah Desa sendiri  mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa, dimana BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.

Penyertaan modal BUMDesa itu sendiri bersumber dari uang negara, maka pengurus harus berhati hati dalam mengurusnya,  jika BUM Desa mengalami kerugian, bangkrut atau pailit maka siapa yang akan bertanggngjawab? BUMDesa yang mengalami seperti itu merupakan tanggungjawab pengelola dan pihak desa.

Bila BUMDesa mengalami hal demikian, maka itu menandakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaannya tidak berjalan dengan baik dan kuat, dimana hal tersebut akibat dari
1. Pemerintah Desa tidak mampu melakukan evaluasi kinerja BUM Desa.
2. Pemerintah Desa tidak mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan BUM Desa.
3. Pemerintah Desa tidak mampu melindungi usaha desa terhadap nilai-nilai yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
4. Pengelola BUMDesa yang tidak sesuai kapasitas bidang usaha.
5. Pengelola BUM Desa yang mementingkan kepentingan pribadi bukan melayani kebutuhan umum masyarakat.

Dalam Pasal 27 Permendesa Nomor 4 tahun 2015 secara detail dijelaskan Kerugian yang dialami BUMDesa adalah menjadi beban BUMDesa.

Bagaimana peran BPD terhadap pembinaan BUM Desa?

Menurut peraturan terbaru, BUMDesa merupakan struktural organisasi yang terpisah dari pemerintah desa dan BPD, sehingga BPD tidak lagi mengawasi secara langsung apalagi intervensi terhadap BUMDesa.

Secara khusus pengawasan BPD bersama Pemerintah Desa, Logikanya BPD ini seperti DPR yang mana jika ada permasalahan di perusahaan Negara maka DPR akan memanggil Kementerian BUMN, yang artinya jika ada permasalahan di BUMDesa maka yang harus memberikan penjelasan yakni Pemerintah Desanya.

Pasca lahirnya PP 11 Tahun 2021 dan Permendesa No 3 Tahun 2021 dibagian kelembagaan dimana kelembagaan yersebut terbagi menjadi 2 hal yaitu Legalitas dan Legitimasi.

Legalitas dalam artian BPD membantu BUMDesa dalam pengajuan sertifikat badan hukum dari sisi pengaturan atau regulasi desa serta dari sisi legitimasi BPD merupakan perwakilan dari masyarakat yang artinya BPD bisa mensosialisasikan kepada masyarakat baik melalui musyawarah desa ataupun secara langsung di wilayahnya masing-masing.***

*Dihimpun dari berbagai sumber

1 comment

comments user
Arief suryanandar

Saat ini khususnya Bpd Lagadar sudah melakukan penindakan secara tegas dengan menolak permohonan untuk penganggaran dana bantuan untuk Bumdes sehubungan dengan permintaan Dari Bpd Kepada kepala Desa untuk dapat memberikan laporan keuangan atas pengelolaan dana sebelum nya .
Namun Bpd dalam hal ini Tidak punya wewenang untuk menindak pelanggaran yg terjadi .

Comments are closed.

error: Content is protected !!