Berita Terbaru

BIDIK EKSPRES – Munculnya undang-undang (UU) pesantren menjadi sebuah peluang dan harapan besar bagi seluruh umat muslim di Indonesia,  maka peluang dan harapan besar itu telah ditangkap oleh semua khalayak ramai, baik aktivis, praktisi, profesional dan terlebih  partai politik yang mengusung tentang UU pesantren, namun UU pesantren hanya menjadi sebuah pandangan yang biasa, manakala pada priode pemerintahan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin tidak memunculkan menteri yang membidangi kepesantrenan, hal itu diungkapkan oleh anggota fraksi PKB. DPRD Jawa Barat Yuningsih dalam pertemuannya dengan keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang (DPC)  Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kabupaten Indramayu di ruangan fraksi PKB DPRD Indramayu  pada, Selasa (8/10).

Anggota fraksi PKB DPRD Propinsi Jawa Barat, Yuningsih dalam kesempatan  tersebut menjelaskan bahwa dukungan dari semua kalangan terutama santri dan Kiyai telah banyak tertampung, sehingga wajib hukumnya bagi kami untuk memperjuangkan kebijakan yang sifatnya mengakomodir kemaslahatan bangsa dan negara.

“Kami semua dan masyarakat santri  menyambut dengan baik (positif) dengan disahkannya UU pesantren, tentunya Jabar 12 yang terdiri dari Kabupaten/Kota Cirebon dan Indramayu harus mengeluarkan produk berupa peraturan daerah yang berimbas pada kuatnya regulasi tersebut, maka saya yang berada di DPRD Propinsi dan seluruh  teman-teman fraksi, juga akan segera menyiapkan raperda, dan mewacanakan adanya menteri yang membidangi  kepesantrenan, “ungkapnya.
[ads-post]
Ditempat yang sama, ketua  DPC. ISRI Kabupaten Indramayu Abdul Azis didampingi sekretaris Syukron Ma’mun komentar bahwa UU pesantren harus dikawal oleh menteri, dan  kabinet Jokowi –  KH. Ma’ruf Amin jangan takut ketika terlihat gemuk pada gerakan pendidikan Islam di Indonesia.

“Saat ini lobi – lobi ditingkat atas, biasanya para santri banyak kalahnya, jadi sudah saatnya  diingatkan lebih  tegas bahwa UU pesantren harus memiliki menteri, karena berdasarkan sejarah bahwa pendidikan asli di Indonesia embrio atau DNA-nya adalah madrasah, sedangkan madrasah pada saat itu telah dikelola oleh para santri atau kiyai yang bermukim di surau, langgar, masjid atau pondok pesantren,  sekaligus sebagai upah karya bagi para pejuang yang membela tanah air dengan latar belakang  dari kalangan santri dan Kiyai yang mengelola pesantren,  maka kajian UU pesantren tidak boleh hanya sebagai penghibur bagi dunia pendidikan Islam saja, namun harus memiliki regulasi yang jelas dan dikawal oleh menteri yang jelas. “ungkapnya.

Secara terpisah ketua Robitoh Ma’had Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama Jawa Barat, DR. KH. Amin Maulana berharap agar bukan hanya regulasi yang disiapkan, namun juga menterinya harus disiapkan.

“Untuk Jabar 12, saya harap seluruh implementasi produk pondok pesantren harus ter-akomodir dengan baik, dan kami juga menitipkan seluruh aspirasi kami tentang kepesantrenan kepada para wakil rakyat agar dapat mengawal secara kaffah UU pesantren  yang sudah berhasil disahkan oleh pemerintah pusat, “ungkapnya.

Saat ini kabar tentang UU pesantren menjadi sebuah hal yang menarik untuk di kaji oleh banyak kalangan, terutama kalangan santri dan Kiyai, sehingga tidak jarang telah banyak forum diskusi yang membuka tema tentang UU pesantren, dan kita akan melihat bersama,  kedepan seperti apa perjalanan UU pesantren di Indonesia.

Pena
By.
Azis
Editor
By.
Redaksi
Foto / Video
By.
Azis

Tinggalkan Balasan

Share Article: