Berita Terbaru

BIDIK JABAR -Subang-Plt Bupati Subang H Ating Rusnatim kegiatan acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dan Aparat Penegakan Hukum (APH) Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Barat di Aula Gedung Sate Bandung.  Selasa (17/7/18)

Dalam kegiatan ini sebanyak 27 Kabupaten Kota bupati dan walikota Se Jawa Barat melakukan Koordinasi Aparat Pengawasan Intern (APIP) Dan (APH)  Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang Ke 10 yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Aparat Pengawasan Intern (APIP)  Dan (APH) Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat  Dr Muhamad Solihin M. Si dalam sambutannya menyampaikan salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat  Pengawasan Intern” Pemerintah (APIP) harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah.

Tugas pokok fungsi dari APIP diantaranya:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama /Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan

4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Kegiatan selanjutnya Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Dan Aparat Penegakan Hukum (APH)  Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Barat.

Dalam kegiatan ini Plt Bupati Subang, Polres Subang /yang mewakili dan Kejaksaan Negeri Subang ikut serta mendatangani berita acara Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Aparat Pengawasan Intern (APIP) Dan (APH)  Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Barat

Penandatanganan kerjasama ini merupakan

Hal penting dalam perjanjian kerjasama Koordinasi APIP Dan APH yaitu melakukan Tukar menukar data dan informasi

Mekanisme penanganan laporan atau pengaduan, Peningkatan Sumber daya Manusia. APIP nuga harus aktif dapat bekerja sama Tanpa mengurangi tupoksi masing masing.

Dalam perjanjian  kerjasama koordinasi APIP Dan APH tidak lepas pantauan Polri, di anataranya meningkatkan kerjasama Antara APIP dan APH. kewenangan polri dalam Pendidikan (penegakan Hukum).  Di atur pasal 1 butir 1 dan pasal 6 serta pasal 110 Undang Tenang KUHP yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polri yang di berikan wewenang khusus oleh Undang Undang. 

Kegiatan ini hadir juga Bareskrim Polri, Kejati Bandung, Forum FKPD Provinsi Jawa Barat, serta Bupati, WaliKota,  Polres dan Kejati Se Jawa Barat.(Dit)

Tinggalkan Balasan

Share Article: